Indonesia mempercepat modernisasi sejumlah desa nelayan terpilih dan memperluas budidaya perikanan sebagai bagian dari upaya yang lebih luas untuk memperkuat ketahanan pangan dan mendukung kebijakan gizi nasionalnya.
Di bawah inisiatif Desa Nelayan Merah dan Putih, negara terpadat di Asia Tenggara ini berencana untuk memodernisasi komunitas pesisir terpilih dengan meningkatkan kapasitas produksi, penanganan pasca panen, dan akses pasar. Program yang didanai pemerintah ini berfokus pada peningkatan infrastruktur fisik dan keterampilan untuk meningkatkan produktivitas dan pendapatan di daerah perikanan tradisional.
Indonesia menargetkan 100 desa nelayan untuk ditingkatkan di bawah fase percontohan. Pada akhir Desember 2025, pembangunan di 65 lokasi pertama telah mencapai antara 60 persen dan 80 persen penyelesaian, dengan penyelesaian penuh diharapkan pada Januari 2026, lapor Antara , mengutip seorang pejabat dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Pekerjaan di 35 lokasi yang tersisa akan segera dimulai.
Fasilitas penyimpanan dingin di dalam desa-desa yang telah ditingkatkan diharapkan dapat berfungsi sebagai simpul logistik untuk Program Makanan Bergizi Gratis Nasional unggulan pemerintah.
Dengan proyek percontohan yang hampir selesai, Presiden Indonesia Prabowo Subianto mengatakan pada 7 Januari bahwa pemerintah berencana untuk meningkatkan kualitas 1.100 desa nelayan tahun ini, dengan lokasi tambahan yang akan ditambahkan pada tahun 2027, menurut Kantor Berita Antara .
Seiring dengan peluncuran modernisasi, pemerintah telah mengidentifikasi akuakultur sebagai pilar produksi utama dalam strategi swasembada pangan, dengan penekanan pada spesies air tawar yang banyak dikonsumsi seperti nila dan lele, menurut lembaga penyiaran negara Radio Republik Indonesia (RRI).
KKP berupaya mengurangi hambatan di sektor akuakultur, termasuk ketersediaan pakan dan infrastruktur terkait, untuk membantu petani meningkatkan hasil produksi dan tetap kompetitif. Daerah seperti Pandeglang di provinsi pesisir Banten diprioritaskan karena kondisi air yang sesuai dan lahan yang tersedia.
“KKP akan terus mempromosikan penguatan kebijakan akuakultur dan meningkatkan koordinasi dengan pemerintah daerah agar potensi ini dapat dimaksimalkan,” kata Direktur Jenderal Akuakultur KKP, Haeru Rahayu. “Ke depannya, ikan nila dan ikan lele akan menjadi salah satu komoditas utama dalam mendukung Program Makanan Bergizi Gratis Nasional.”
Komisi Parlemen IV Indonesia, yang mengawasi bidang pertanian dan maritim, juga menyerukan koordinasi yang lebih erat antara Kementerian Perikanan dan Badan Gizi Nasional yang baru dibentuk untuk mengintegrasikan ikan hasil budidaya lokal ke dalam program gizi pemerintah, seperti dilaporkan oleh RRI.
